JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mulai memetakan langkah politik lanjutan guna merespons polemik keabsahan berkas administrasi milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menyusul keluarnya putusan hukum terbaru dari Mahkamah Agung (MA), PKS kini membuka opsi untuk langsung menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen.
Manajemen politik partai mengonfirmasi bahwa saat ini komunikasi intensif terus dibangun bersama jajaran partai politik lain di Senayan. Pihak PKS menyatakan tengah menimbang secara mendalam di antara dua instrumen konstitusional, yakni menginisiasi Hak Angket atau langsung melompat ke tahap Hak Menyatakan Pendapat.
Langkah parlemen ini diambil sebagai bentuk respons terhadap keputusan hukum tertinggi dari yudikatif. PKS menegaskan bahwa ketetapan yang telah dikeluarkan oleh MA serta Mahkamah Konstitusi (MK) wajib ditindaklanjuti secara institusional oleh DPR RI melalui kewenangan konstitusi yang melekat pada setiap anggota dewan.
Jika fraksi-fraksi di Senayan sepakat mengambil jalur HMP, dinamika politik ini berpotensi membuka ruang bagi pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Skenario tersebut dapat berujung pada pembahasan kelayakan serta posisi kepemimpinan pada tingkat tertinggi lembaga eksekutif negara.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dari seorang warga bernama Subhan terkait sengketa tata usaha negara yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan peradilan tingkat bawah dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan luar negeri tingkat SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar pemilu lalu tidak sah dan batal demi hukum.