Cover Majalah Picu Amarah: Elite NasDem Serbu Tempo, Tuding Framing ‘Merger’ Merendahkan Surya Paloh
JAKARTA – Ketegangan antara Partai NasDem dan Tempo memanas. Sejumlah elite NasDem bereaksi keras terhadap sampul Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh terkait laporan wacana penggabungan dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Kontroversi bermula dari cover majalah yang dinilai merendahkan, disusul isi laporan yang menggunakan istilah “merger”. Pada Selasa (14/4), sejumlah kader NasDem bahkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Tempo, menuntut permintaan maaf atas pemberitaan tersebut.
Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai visual sampul majalah telah melampaui batas etika. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap tokoh publik sah dilakukan, namun harus berbasis substansi, bukan framing visual yang berpotensi merendahkan martabat.
Senada, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menolak keras penggunaan istilah “merger”. Ia menegaskan bahwa Surya Paloh hanya menggagas konsep “political block” atau blok politik, bukan penggabungan partai. Menurutnya, istilah merger mencerminkan lemahnya pemahaman literatur politik.
“Ini bukan merger. Indonesia punya sejarah blok politik sejak lama,” tegas Willy.
Dari parlemen, Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung, bahkan menyebut laporan Tempo sebagai bentuk kebebasan pers yang “kebablasan”. Ia mendesak Dewan Pers segera turun tangan karena menilai pemberitaan tersebut melanggar kode etik jurnalistik, terutama dalam aspek verifikasi dan dampak terhadap martabat individu.
Reaksi serupa juga datang dari daerah. Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, menegaskan tidak pernah ada pembahasan terkait peleburan partai dengan Gerindra. Ia menyebut istilah merger tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan eksistensi partai.
“NasDem didirikan untuk memperjuangkan rakyat, bukan untuk dijual atau dilebur,” ujarnya.
Polemik ini kembali memantik perdebatan publik mengenai batas kebebasan pers, akurasi istilah politik, dan etika dalam mengkritik tokoh publik di ruang media.