JAKARTA — Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, memberikan penjelasan resmi guna meluruskan dinamika komunikasi diplomatik Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional. Langkah klarifikasi ini diambil sebagai respons atas mencuatnya kabar seputar permintaan agenda pertemuan bilateral dari beberapa pemimpin negara sahabat yang dinilai tidak mendapatkan tanggapan.
Persoalan ini pertama kali mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sebuah catatan melalui akun media sosial pribadinya. Dino menyebutkan adanya informasi mengenai Presiden Finlandia serta salah satu kepala pemerintahan di kawasan ASEAN yang belum berhasil merealisasikan agenda pertemuan dengan Presiden RI dalam beberapa forum berkala di New York dan Cebu.
“Presiden Finlandia meminta waktu bertemu Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons entah kenapa. Kepala pemerintahan negara ASEAN di Cebu, Filipina juga tidak direspons entah kenapa,” tulis Dino dalam unggahan di akun Instagram miliknya, seperti dikutip Senin (1/6/2026).
Kebijakan Berdasarkan Rekomendasi Strategis dan Skala Prioritas
Menanggapi pandangan tersebut, Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan gambaran mengenai prosedur protokol dan koordinasi kebijakan luar negeri yang berjalan di lingkaran kepresidenan. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan penentuan agenda pertemuan dengan kepala negara lain di sela-sela perhelatan internasional didasarkan pada pertimbangan matang bersama Menteri Luar Negeri, Sugiono.
“Mengenai hubungan dan pertemuan dengan kepala negara lain di ajang-ajang tertentu, esensinya adalah agenda tersebut diputuskan langsung oleh Bapak Presiden dengan merujuk pada saran serta rekomendasi dari Menteri Luar Negeri,” urai Teddy.
Teddy memaparkan bahwa jajaran pimpinan tertinggi negara memiliki indikator tersendiri dalam menentukan bobot urgensi dan skala prioritas dari setiap permohonan koordinasi yang masuk. Format komunikasi tidak selalu menuntut tatap muka secara fisik, melainkan dapat dioptimalkan melalui saluran komunikasi jarak jauh disesuaikan dengan substansi masalah yang dibahas.
“Presiden dan Menlu yang paling memahami mana agenda yang menjadi prioritas utama, mana pertemuan yang harus didahulukan, serta mana pembicaraan yang cukup diakomodasi melalui sambungan telepon. Termasuk pula pertimbangan mengenai aspek publikasi dari pertemuan tersebut,” jelasnya secara terukur.
Pihak Sekretariat Kabinet menyatakan tetap menghargai setiap pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait aktivitas penataan hubungan luar negeri. Kendati demikian, Teddy mengimbau agar ruang diskusi yang berkembang tidak mengaburkan substansi dari berbagai capaian dan komitmen diplomasi internasional yang sejauh ini telah berhasil diwujudkan oleh pemerintah.
“Ruang untuk setiap masukan tentu selalu terbuka bagi kita, namun diharapkan hal tersebut tidak mengaburkan fakta objektif dari seluruh hasil kerja nyata yang telah berhasil kita capai bersama,” pungkas Seskab.
