JAKARTA — Dinamika hubungan politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan pergeseran elektoral dan taktis yang menarik perhatian para pengamat politik nasional. Perubahan manuver ini dinilai sebagai respons atas dinamika internal pemerintahan serta gelombang isu hukum yang menerpa lingkaran keluarga mantan presiden tersebut.
Dua Faktor Pemicu Perubahan Sikap
Pengamat komunikasi politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), menganalisis setidaknya terdapat dua faktor utama yang mendorong pergeseran sikap Jokowi dalam lanskap politik terkini.
Pertama, adanya persepsi bahwa Jokowi tidak lagi dilibatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis nasional. Kondisi ini dinilai memicu perlunya panggung politik independen.
“Seorang politisi yang merasa berada di luar lingkar keputusan umumnya mengambil opsi diam atau membangun arena baru. Langkah Jokowi merapat dan memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan strategi yang realistis untuk menjaga basis pengaruhnya,” ujar Hensa saat memberikan analisisnya pada Sabtu (17/10/2026).
Faktor kedua berkaitan erat dengan eskalasi isu substansi ijazah yang kini tidak hanya menyasar pribadi Jokowi, tetapi juga merembet ke jenjang pendidikan putranya yang menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka—bahkan hingga masuk ke ranah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tekanan politik yang intensif ini dinilai mengubah posisi bertahan menjadi langkah manuver yang lebih proaktif.
PSI Waspadai Potensi Pembelahan Koalisi
Menanggapi berkembangnya wacana tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI menyatakan kewaspadaannya terhadap dugaan agenda politik yang sengaja diarsiteki untuk merenggangkan hubungan kerja antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa partainya tetap berkomitmen penuh menjaga soliditas koalisi pemerintah hingga akhir masa jabatan.
“Kami mencermati adanya indikasi gerakan politik yang berpotensi memecah konsentrasi dan melemahkan kepemimpinan nasional. PSI mengimbau seluruh pihak untuk menjaga iklim politik tetap kondusif dan memperkuat barisan koalisi,” ungkap Bestari, Jumat (16/10/2026).
Respon Jokowi: “Ada Operasi Politik dan Penumpang Gelag”
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggap santai polemik yang berkembang di media publik. Saat memberikan keterangan di kediamannya pada Jumat (16/10/2026), Jokowi menilai pengangkatan kembali isu ijazah tersebut merupakan bagian dari instrumen komunikasi politik berkala.
“Sejak awal saya melihat ini sebagai bagian dari operasi politik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penurunan reputasi (downgrade). Namun bagi kami, hal ini merupakan hal yang biasa dalam dinamika demokrasi,” pungkas Jokowi.