BEKASI – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan pernyataan terbuka di hadapan ratusan awak media. Otoritas tertinggi Kementerian Sosial tersebut meminta para jurnalis untuk tidak sekadar menyajikan narasi keberhasilan pemerintah, melainkan harus memiliki keberanian menyuarakan kritik yang objektif dan konstruktif terhadap program kerja yang tengah bergulir.
Pernyataan tajam tersebut disampaikan secara langsung oleh Gus Ipul dalam forum resmi malam penganugerahan “Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026”. Acara bergengsi bagi insan pers tersebut diselenggarakan di kawasan Sekolah Rakyat Terpadu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026.
Gus Ipul menegaskan bahwa posisi media massa merupakan pilar penting yang berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah guna memotret realitas sosial yang kerap kali tidak terjangkau oleh kebijakan administrasi. Ia menyoroti bahwa pengawasan dari publik melalui produk jurnalistik sangat vital agar pengelolaan program prioritas nasional, seperti penuntasan kemiskinan antargenerasi melalui skema Sekolah Rakyat, dapat berjalan tepat sasaran.
Pihak Kementerian Sosial menyatakan tidak menghendaki adanya pola hubungan kemitraan yang bersifat searah atau hanya memuat apresiasi formal semata. Menurut Gus Ipul, apresiasi atau pujian memang dapat memicu antusiasme kerja, namun kritikan yang dilandasi oleh kejujuran dan fakta lapangan merupakan instrumen utama yang menjaga kinerja birokrasi agar tidak melenceng dari koridor hukum.
Dalam kesempatan yang sama, acara penganugerahan dilanjutkan dengan penyerahan trofi serta piagam penghargaan khusus bagi sejumlah jurnalis media cetak, elektronik, dan daring yang dinilai konsisten mengangkat isu pemenuhan hak sosial anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pihak Kemensos juga memberikan penghargaan Lifetime Achievement untuk mengenang dedikasi pewarta foto yang gugur saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
Melalui momentum ini, pemerintah berharap iklim kemerdekaan pers yang kritis dan bertanggung jawab tetap terjaga di Indonesia. Sinergi yang sehat antara kebijakan berbasis data pemerintah dan temuan fakta riil oleh jurnalis diharapkan menjadi motor penggerak bagi perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.